Ary adalah penanggung jawab pembuatan Panduan Penerapan SNI ISO 37001: 2016 oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN) dan pilot project penerapan SNI ISO 37001 di 7 (tujuh) Pengadilan Negeri di Indonesia di bawah Mahkamah Agung (MA).

Graduate Diploma dari the Australian Institute of Company Directors dan Akuntan dari Universitas Indonesia (UI) ini adalah penerima penghargaan Australia-Indonesia Merdeka Awards dari Pemerintah Australia di bidang Corporate Governance tahun 2001.

Ary adalah penanggung jawab program Capacity Building bidang Penindakan maupun Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibiayai oleh the Asian Development Bank (ADB), the United Nations (UN), Danish International Development Agency (DANIDA) hingga terakhir the United Stated Agency for International Development (USAID).

Ary juga berpengalaman sebagai konsultan di Corporate Governance International Pty Ltd. (Sydney), CSA Strategic Advisory (Jakarta), researcher di the Asian Law Center, Melbourne Law School (Melbourne) dan fellow di the Australian National University (Canberra).

Master di bidang Hukum (Master 2 Droit Privé parcours Droit des affaires) dari Université de Rennes 1 Perancis dan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (UI)

Anatomi sebelum bergabung dengan Synergy Strategic Advisory adalah Fungsional pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anatomi selain berprofesi sebagai Advokat dan juga pernah menjadi konsultan dan Tenaga Ahli pada Yayasan World Wide Fund (WWF) Indonesia, Bappenas dan PT Migas Hulu Jabar.

Magister Management dari PPM dan Sarjana Psikologi dari Universitas Gajah Mada ini adalah Senior HR specialist di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berperan dalam penyusunan Kode Etik dan Peraturan Kepegawaian KPK serta anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis KPK periode 2005-2015.

Sebelum bergabung dengan SSA, Sari menjadi National Advisor on Integrity and AntiCorruption pada Partnership for Governance Reform yang bertugas untuk melakukan Penyusunan Strategi Nasio nal Anti Korupsi (Stranas AK) sebagai pengganti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK); Fasilitator kordinasi pemangku kepentingan Stranas (Bappenas, KPK, KSP and civil society) dalam rangka finalisasi Stranas AK.

Sari juga melakukan penyusunan strategi peningkatan kapasitas APIP 17 K/L tentang whistleblowing system dan koneksitas dengan KPK whistleblower systems dan peningkatan kapasitas kelembagaan Kejak saan Agung RI dalam pengembalian asset untuk program SIGAP (Strengthening of the Indonesian Government on cross border asset recovery and mutual legal assistance).

Mantan Deputi Komisioner ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hong Kong, Mr. Tony Kwok Man Wai, SBS, IDS, JP berpengalaman di ICAC Hong Kong selama 27 tahun. Ia bergabung dengan ICAC pada tahun 1975 sebagai Investigator dan menjadi Deputi Komisioner Operasi/Penindakan pada tahun 1996, Setelah pensiun pada tahun 2002, Tony telah mengunjungi 26 negara di seluruh dunia untuk memberikan konsultasi anti korupsi, khususnya untuk Capacity Building Lembaga-lembaga Antikorupsi seperti KPK.

Tony dianugerahi Hong Kong ICAC Medal for Distinguished Service (IDS) pada tahun 1998 dan Silver Bauhinia Star (SBS) pada tahun 2002. Ia dianugerahi Honorary University Fellowship oleh The Open University of Hong Kong pada 2013 dan Honorary Fellowship oleh Sekolah Pendidikan Profesional dan Berkelanjutan Universitas Hong Kong (“HKU SPACE”) pada tahun 2014. Pada Juli 2016, ia diangkat sebagai Justice of the Peace (JP).

Sejak pensiun, Tony telah diundang oleh berbagai universitas dan institusi untuk menjadi pengajar mata kuliah dan konsultan anti korupsi, diantaranya sebagai Adjunct Professor di HKU SPACE. Tony adalah lulusan St. Louis School, memperoleh gelar Diploma dalam Studi Manajemen dari Politeknik Hong Kong pada tahun 1986 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari City University of Hong Kong pada tahun 1994.